Wednesday, December 15, 2010

Kutukan Kekayaan Alam


Kalau dalam bahasa inggris, dikenal dengan terminology "Resource Curse". Di Wikipedia, definisi dari resource curse:
The resource curse (also known as the paradox of plenty) refers to the paradox that countries and regions with an abundance of natural resources, specifically point-source non-renewable resources like minerals and fuels, tend to have less economic growth and worse development outcomes than countries with fewer natural resources

Saya terpikir topik ini ketika membaca berita di BBC mengenai Ghana yang baru saja berhasil menyedot minyak dari platform lepas pantainya. Seperti yang kita tahu, khususnya di Afrika, banyak negara yang kaya sumber daya alam malah semakin terpuruk oleh perang dan konflik berkepanjangan. Contoh aktual ya Nigeria, yang terus didera konflik bersenjata di dalam negerinya akibat perebutan kekuasaan di daerah kaya minyak, Delta Sungai Niger.

Indonesia termasuk salah satu negara yang kaya sumber daya alam, fossil maupun yang non-fossil. Mau dari Minyak, gas, batu bara, emas, geothermal, kekayaan hayati laut dan hutan, silahlan deh sebutkan yang lain. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah kekayaan alam di bumi Indonesia ini sudah dimanfaatkan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat Indonesia? (Pasal 33 UUD 45).

banyak paper (Michael Ross, 2003 dan Andrew Rosser, 2004) yang bilang kalau Indonesia tidak terkena kutukan (sangar ya, "kutukan") ini, karena kurangnya frekuensi/skala konflik/perang sipil yang terjadi di Indonesia jika dibandingkan dengan negara di Afrika dan Asia Selatan, juga berdasarkan standar Internasional, Indonesia memang diluar kotak dari negara yang terkena kutukan ini.

Saya baca di sebuah working paper berjudul Testing the Natural Resource Curse Hypothesis in Indonesia: Evidence at the Regional Level
(Ahmad Komarulzaman dan Armida Alisjahbana, 2006), kutukan ini jika diukur secara individu terhadap tiga komponen utama sumber penghasilan negara daripadanya (Hutan, Pertambangan, dan Migas), menunjukan bahwa kutukan ini sebetulnya "bisa" terjadi di Indonesia jika hasil dari kekayaan alam ini tidak dikembalikan untuk kebutuhan rakyat banyak, dalam kata lain, kemakmuran rakyat Indonesia.

Tapi sebetulnya yang lebih penting bukan masalah kutukan itu terjadi di Indonesia atau bukan, tapi sudahkah kekayaan alam yang disedot, dikeruk, dan digunduli dari bumi Indonesia ini dikembalikan ke rakyat dan tentu saja rehabilitasi lingkungan yang diakibatkan usaha usaha itu juga harus dilakukan.

Kita bisa lihat, pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat sangat kurang. Berapa pertambahan panjang jalan kereta di Indonesia? Khususnya di luar jawa. Sarana transportasi publik apakah sudah memadai?. Tengoklah Jakarta, Ibukota Negara. Segala macam kesemrawutan merefleksikan Indonesia secara keseluruhan, dan merefleksikan bahwa kekayaan alam Indonesia belum bisa membuat rakyat naik bis dari Jl Sudirman ke Bekasi dengan lancar, belum bisa naik kereta dengan biaya murah dan nyaman, sakit tanpa khawatir disandera rumah sakit karena tak mampu bayar, atau sekolah sampai perguruan tinggi tanpa takut tak mampu bayar kuliah.

Saran saya, mumpung minyak masih ada, mumpung gas masih banyak, mumpung hutan belum 100% hancur, mumpung gunung emas di papua masih bisa dikeruk, sebaiknya Pemerintah mulai memikirkan untuk berinvestasi untuk pendidkan dan kesejahteraan. Mungkin buat semacam dana abadi untuk pendidikan, dana abadi untuk kesehatan, dana abadi untuk-apapun-itu. Dan dana ini tentu saja diluar anggaran di APBN.

Dengan suku bunga rupiah 10% per tahun, dana abadi 10 trilyun untuk pendidikan bisa menghasilan uang Rp. 1 trilyun pertahun, bayangkan berapa mahasiswa yang bisa kuliah. Dan 10 trilyun itu uang yang kecil dari hasil Migas/Emas/hutan.

1 comment:

maria said...

semoga aja pemerintahnya ikutan baca paper2 itu and jadi tergelitik juga untuk nyari penangkal kutukannya :)